Sebagian besar masyarakat mengira bahwa memulai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebatas mempersiapkan uang muka dan berkas-berkas terkait, seperti slip gaji dan identitas diri. Faktanya adalah lebih dari itu karena untuk mencicil properti hunian dibutuhkan beberapa komponen pembayaran lainnya. Jika tidak ditelaah dengan baik, kamu sebagai calon debitur bisa kelimpungan dan yang terburuk adalah terancam gagal akad.

Baca juga: Farid Naufal Alam dan Usahnya untuk Sejahterakan Nelayan

Seluruh komponen tambahan tersebut dikenal dengan istilah biaya KPR, yang umumnya digunakan sebagai ongkos jasa pengurusan pembelian rumah. Ada lima sub pembiayaan yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan KPR.

Jika developer memberikan skema angsuran uang muka, yang biasanya berkisar 3-6 bulan, akan lebih ringan untuk calon debitur. Tapi jika tidak ada fasilitas tersebut, maka kamu perlu menyiapkan biaya KPR sejak dini.

Berikut adalah lima komponen biaya KPR yang perlu kamu siapkan untuk mengajukan permohonan cicilan rumah.

1. Biaya Notaris

Besar biaya notaris bisa berbeda antara bank pemberi KPR dan developer yang menyediakan rumah. Masing-masing notaris pun memiliki fungsi berbeda, notaris dari developer menyiapkan akta jual beli (AJB) sedangkan dari pihak bank menyiapkan akta kredit. Saat ini menurut Real Estate Indonesia (REI), total ongkos jasa notaris rata-rata sebesar Rp5 juta bahkan bisa lebih dari itu, tergantung kebijakan masing-masing notaris. Bila mengajukan KPR, kita harus menggunakan jasa notaris yang telah ditunjuk oleh bank dan pengembang karena itu perlu ditanyakan dengan jelas soal biayanya.

2. Pajak Penjualan dan Pembelian

Sebagai warga negara yang baik, tentulah harus taat pajak. Begitupun dalam proses pengajuan KPR, debitur akan dikenakan pajak pembelian atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), besarnya 5% dari harga jual yang telah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tidak kena pajak. Besaran nilai tidak kena pajak berbeda-beda, tergantung pada kota dan wilayah.

Sementara itu pihak penjual diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya 2,5% dari harga jual, yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan yang menjual rumah.

Kedua pajak tersebut dapat dibayarkan secara mandiri via bank kemudian dilaporkan kepada Kantor Pajak. Terkadang developer juga memasukkan komponen BPHTB ke dalam paket uang muka.

Contohnya seperti ini:

Ahmad membeli rumah seharga Rp460 juta dan NJOP-nya adalah Rp360 juta. Jadi, Ahmad membeli rumah dengan harga lebih tinggi dari NJOP. Sementara itu, diketahui NJOP tidak kena pajak di wilayah tempat Ahmad membeli rumah adalah Rp40 juta. Berapa pajak penjual dan pajak pembeli yang harus dibayarkan?

Pajak Penjual (PPH): 2,5% x Rp460 juta = Rp11.500.000

Pajak Pembeli (BPHTB): 5% x (Rp460 juta – Rp40 juta) = Rp20.500.000

Untuk memperoleh keleluasaan dalam membayar uang muka KPR, tanyakan sejelas mungkin ke pihak developer.

3. Biaya Provisi

Biaya Provisi adalah biaya yang dikenakan oleh bank kepada debitur, biasanya sebesar 1% dari total pinjaman KPR. Biaya ini harus dilunasi sebelum akad kredit KPR dilangsungkan. Ada juga bank yang memotong biaya provisi dari jumlah kredit yang diberikan. Secara sederhana, biaya provisi mirip dengan biaya administrasi bank. Biaya ini digunakan untuk pengurusan KPR dan hanya dibayarkan satu kali di muka.

4. Biaya Asuransi Jiwa

Saat seorang calon debitur mengajukan permohonan pinjaman, bank akan mempelajari seluruh riwayat perbankan dan kredit pihak pemohon. Bank hanya akan mengabulkan pengajuan KPR debitur yang risikonya rendah, termasuk tidak punya riwayat kredit macet atau nilai merah dari pengecekan Bank Indonesia. Selain itu, rasio pendapatan dan tabungan juga terkadang diperhitungkan untuk meminimalkan riisko gagal bayar di kemudian hari.

Oleh karena itu, banyak developer kini turut menyertakan komponen biaya asuransi jiwa kepada setiap debitur yang mengajukan permohonan KPR. Asuransi jiwa ini biasanya memiliki nilai pertanggungan sebesar nilai kredit plus bunga. Jadi jika terjadi sesuatu dengan debitur, maka bank akan menagih perusahaan asuransi jiwa. Hal ini menguntungkan debitur karena rumah akan dilunasi oleh perusahaan asuransi, tanpa menambah beban ahli waris.

Asuransi jiwa yang dikenakan biasanya asuransi jiwa tradisonal, jenis term life. Premi atau biaya yang harus dibayarkan untuk asuransi jiwa tergantung pada usia pemohon KPR, kondisi dan riwayat kesehatan serta kebiasaan gaya hidup (merokok atau tidak, obesitas atau tidak). Semakin berisiko, maka semakin mahal nilai asuransi jiwa yang harus dibayarkan.

5. Biaya Asuransi Rumah

Tidak hanya debitur, rumah yang dibeli pun membutuhkan asuransi untuk menghindari kesulitan klaim renovasi untuk risiko kebakaran, kerusakan akibat bencana alam dan lain sebagainya. Biasanya, asuransi rumah lebih murah dibandingkan asuransi jiwa. Umumnya, jenis asuransi ini dijual terpisah tergantung perlindungan terhadap risiko yang dipilih.

Meski sejatinya komponen terakhir ini tidak bersifat mendesak, namun banyak developer telah memasukkannya ke dalam skema pembayaran uang muka KPR.

Baca juga: Usaha Tanaman Hias, Adawiyah Riwan

Jadi, sebaiknya tanyakan sedetail mungkin pada developer biaya apa saja yang harus kamu siapkan sebelum mengajukan permohonan KPR. Akan lebih baik pula jika informasi tersebut sudah kamu peroleh jauh hari, sehingga kamu pun dapat mengatur strategi investasi yang tepat untuk mengumpulkan dananya.